LAKRI : Ada Konspirasi dan Indikasi Korupsi Selama Tahapan Verifikasi Parpol 2019.

JAKARTA-Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) DKI Jakarta, Ical Syamsuddin menilai ada sesuatu yang janggal dan mengganjal pikirannya terkait dengan status TMS untuk PBB dan PKPI.
PBB dan PKPI, kata Ical, merupakan partai politik lama yang masih memiliki basis dan segmentasi pemilih tersendiri dan itu terbukti dengan sejumlah kursi di tingkat DPRD yang berjumlah tidak sedikit.
Dengan tidak lolosnya PBB dan PKPI, Ical menaruh curiga kepada integritas dan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Ia menuduh ada konspirasi dan indikasi korupsi selama tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.
“Kita akan bergerak untuk membongkar dan investigasi konspirasi dan indikasi korupsi di KPU,” ujar Ical yang juga Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) DKI Jakarta, Minggu (18/2/2018) malam.
Untuk menindaklanjuti kecurigaannya tersebut, Ical akan mendesak kepada PPATK agar membuka seluruh rekening penyelenggara pemilu, mulai dari KPU pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Perlunya audit dan dibukanya rekening semua anggota KPU pusat, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota biar PPATK mempublish segera . Jika memang ada permainan akan terkuak, jika tdak ada ya biar masyarakat yang menilai,” pungkasnya.